Diskominfo Konawe Koordinasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi ke KI Sultra

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konawe melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun berjalan.  [30/10/25]

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang menjadi instrumen utama dalam penilaian keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik daerah. Melalui kegiatan ini, Diskominfo Konawe berupaya memastikan seluruh data yang diinput dalam SAQ sesuai dengan kondisi faktual dan memenuhi indikator transparansi informasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Diskominfo Konawe berdiskusi langsung dengan tim dari Komisi Informasi Sultra untuk mendapatkan arahan dan klarifikasi terkait beberapa aspek teknis dalam pengisian SAQ. Pembahasan mencakup pemenuhan dokumen pendukung, validasi data publik, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Komisi Informasi Sultra memberikan masukan konstruktif agar Diskominfo dapat memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sentral data, serta memastikan seluruh informasi publik yang wajib diumumkan dapat diakses dengan mudah melalui portal resmi pemerintah daerah.

Perwakilan Komisi Informasi Sultra Andi Ulil Amri, S Sos, menegaskan bahwa pengisian SAQ harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Setiap jawaban yang diberikan oleh badan publik wajib dilengkapi dengan bukti pendukung yang valid, seperti dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta publikasi resmi di website atau media sosial pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadinya perbedaan signifikan antara nilai awal SAQ dan hasil verifikasi lapangan.

Selain itu, KI Sultra juga mendorong Diskominfo Konawe agar memperkuat peran PPID sebagai pusat data dan informasi publik daerah. PPID diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KI menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan informasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data antarperangkat daerah, agar layanan informasi publik semakin efektif dan efisien.

Kepala Diskominfo Konawe yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nurlina, S.Sos,, MM menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, pengisian SAQ bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi sarana evaluasi diri bagi badan publik untuk terus meningkatkan keterbukaan dan pelayanan informasi. Ia juga menegaskan bahwa Diskominfo Konawe akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Komisi Informasi Sultra guna memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu diperkuat, terutama terkait manajemen data dan penyediaan informasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui koordinasi dan konsultasi ini, diharapkan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Konawe dapat meningkat secara signifikan dan mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi sebagai pilar utama pemerintahan yang baik. Langkah ini juga menjadi wujud sinergi antara Diskominfo Konawe dan Komisi Informasi Sultra dalam mendorong terciptanya budaya transparansi di seluruh instansi pemerintah di wilayah Sulawesi Tenggara.