Kepala BPKAD Buka Sosialisasi Rancangan Pedoman APBD Tahun 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, Santoso, SE, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Rancangan Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BPKAD. Kegiatan ini dihadiri pejabat penatausahaan keuangan OPD dan perwakilan kecamatan se-Kabupaten Konawe, pejabat struktural, serta tim penyusun anggaran dari berbagai organisasi perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Kepala BPKAD menyampaikan rasa syukur sekaligus memberikan informasi bahwa dokumen APBD 2026 masih berada dalam tahap evaluasi di tingkat provinsi. Ia berharap proses tersebut dapat diselesaikan pada 31 Desember sehingga dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan berbagai SK terkait dapat ditetapkan pada 2 Januari. Sosialisasi ini dinilai penting karena memasuki tahun kedua pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yakni “Membangun Desa Menata Kota”. Dengan demikian, setiap OPD diharapkan mampu menyesuaikan program kerja sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.

Beliau juga menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Situasi ini berdampak pada ruang fiskal yang menjadi lebih terbatas, terutama karena sebagian besar anggaran masih difokuskan pada belanja pegawai dan kebutuhan wajib lainnya. Meski demikian, prioritas belanja tetap diarahkan pada pemenuhan gaji ASN, P3K, pegawai paruh waktu, serta penyesuaian TPP sesuai kemampuan keuangan daerah.

 Selain itu, Kepala BPKAD menekankan pentingnya peran ASN dalam mendukung program pembangunan desa dan penataan kota, serta mendorong OPD agar lebih kreatif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk potensi-potensi kecil yang selama ini belum dioptimalkan.

Melalui sosialisasi ini, peserta memperoleh penjelasan teknis mengenai mekanisme penyusunan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Peserta juga diberi ruang untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait penerapan pedoman terbaru. 

Kegiatan ditutup dengan harapan seluruh perangkat daerah dapat mengimplementasikan pedoman tersebut dengan baik sehingga proses penyusunan APBD Tahun 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.