Wabup Konawe Paparkan Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025
Kendari – Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si, memaparkan capaian dan kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan penilaian kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 di Ruang Rapat BAPPEDA Sultra. [22/10/25]
Dalam paparannya, Wabup menegaskan bahwa Pemkab Konawe terus menunjukkan komitmen dan langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka stunting secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Wabup menyampaikan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Konawe telah melaksanakan berbagai upaya konkret di lapangan. Salah satunya adalah penyesuaian desa perubahan lokus stunting sebanyak 25 desa, di mana seluruhnya telah memiliki rincian kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2025.
“Seluruh desa lokus telah kita sesuaikan dengan hasil pemantauan dan evaluasi tahun sebelumnya. Setiap desa kini memiliki rencana kegiatan yang lebih terarah dan mendukung percepatan penurunan stunting,” ujar Wabup Syamsul Ibrahim dalam pemaparannya.
Lebih lanjut dijelaskan, salah satu kegiatan prioritas tahun ini adalah pengelolaan pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar dengan sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik. Dari total 33 rekomendasi kegiatan yang dirumuskan dalam rencana aksi sebelumnya, 32 rekomendasi telah terakomodir dalam APBD, sementara satu kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2024 — yakni promosi dan sosialisasi kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga — kini telah dimasukkan kembali dalam perencanaan tahun 2025.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Konawe juga telah melaksanakan Rembuk Stunting di 29 kecamatan beserta desa dan kelurahan, yang digelar pada Januari–Februari 2024 bertepatan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi permasalahan, menyepakati intervensi prioritas lintas sektor, serta menyusun rencana kegiatan penanganan stunting tahun 2025.
Hasil rembuk tersebut dituangkan dalam berita acara dan daftar rencana intervensi prioritas, mencakup lokasi kegiatan, volume, dan pelaksana dari masing-masing OPD. Sebagai contoh, di Kecamatan Wonggedo telah disepakati pelaksanaan pengadaan sarana posyandu dan pelatihan kader KPM, yang diakomodir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe pada tahun anggaran 2025.
Wabup menambahkan bahwa aksi konvergensi ketiga telah berjalan dengan baik, bersifat partisipatif, terintegrasi, dan terdokumentasi hingga ke tingkat desa. Selanjutnya, Rembuk Stunting tingkat kabupaten juga telah dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang RKPD 2025 dan penyusunan RPJPD 2025–2045, sebagai bentuk integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan percepatan penurunan stunting.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pejabat Bupati Konawe dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, serta mitra pembangunan. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting serta penyusunan berita acara Rembuk Stunting Kabupaten Konawe yang berisi kesepakatan lintas sektor.
Seluruh rangkaian kegiatan aksi konvergensi juga telah dipublikasikan melalui media sosial dan media massa, sebagai wujud transparansi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menurunkan angka stunting secara nyata.
“Dengan kerja sama dan komitmen lintas sektor, kita optimistis mampu mencapai target Konawe Bebas Stunting. Semua program dan intervensi yang telah direncanakan kini berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan provinsi,” tutup Wabup Syamsul Ibrahim.
Melalui berbagai capaian tersebut, sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendukung terwujudnya generasi sehat, cerdas, dan produktif di Bumi Konawe.
Penulis: adminkominfo
ARTIKEL TERKAIT
BPS KONAWE RILIS INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) KABUPATEN KONAWE BULAN SEPTEMBER 2025
Pemerintahan Daerah
•
3 weeks ago
Menkomdigi: PWI Harus Jadi Rumah Nyaman Bagi Wartawan dan Pers Jadi Perekat Persatuan Bangsa
Pemerintahan Daerah
•
2 weeks ago


