Bappeda Bersama Diskominfo Kabupaten Konawe Hadiri Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Wilayah Sulawesi

Kendari – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konawe menghadiri kegiatan Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) wilayah Pulau Sulawesi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara [15 s/d 16 /4/26].

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Forum tersebut bertujuan memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah koordinasi lintas instansi dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.

Perwakilan Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola data. Di tengah perlambatan ekonomi akibat dinamika global, kegiatan ini turut memberikan dampak positif sebagai stimulus bagi perekonomian daerah melalui aktivitas peserta dari berbagai wilayah.

Pelayanan dan fasilitasi yang optimal bagi seluruh peserta juga menjadi perhatian sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah di Pulau Sulawesi mencerminkan komitmen bersama dalam membangun kebijakan berbasis data.

Materi yang disampaikan mencakup pedoman penyelenggaraan SDI secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi dan kelembagaan hingga tata kelola yang melibatkan produsen data, wali data, dan pembina data. Forum SDI dipaparkan sebagai sarana koordinasi dalam menyelaraskan kebijakan serta pengelolaan data antarinstansi.

Pada aspek teknis, dibahas penggunaan kode referensi, penerapan standar data dan metadata, serta proses pengumpulan dan pemeriksaan data guna menjamin kualitas dan konsistensi informasi. Pengembangan portal data, termasuk geoportal, diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas serta integrasi data secara lebih luas.

Penyimpanan dan penyebarluasan data menjadi bagian penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Penerapan prinsip interoperabilitas diperlukan agar data dari berbagai sistem dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Selanjutnya, dipaparkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (Renaksi SDI) tahun 2025–2029 sebagai arah strategis implementasi kebijakan ke depan. Dokumen tersebut menjadi panduan dalam mencapai target pembangunan berbasis data yang terukur dan berkelanjutan, serta diturunkan ke tingkat daerah agar selaras dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pengelolaan data yang baik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan kualitas dan sinkronisasi data yang berdampak pada minimnya informasi, termasuk pada platform digital perangkat daerah.

Ketersediaan data yang terbuka, akurat, dan terintegrasi turut berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan investor. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas data serta meningkatkan transparansi informasi.

Partisipasi Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Konawe mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait pengelolaan data. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengelolaan data sektoral.

Penguatan peran wali data daerah juga menjadi fokus penting guna memastikan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data berjalan sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Melalui pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Konawe diharapkan semakin optimal dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia sehingga mampu menghasilkan data berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan serta peningkatan pelayanan publik.